undang undang antikorupsi

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara PidanaUndang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan NepotismeUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian UangPeraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPKUndang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Sejumlah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain : Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan KorupsiPedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi